Sabak Auh

Bentuk upaya melindungi alam harus bisa memberikan pemaham yang mendasar kepada masyarakat. Sebagian wilayah di kabupaten Siak di kelilingi sungai dan laut, tidak menutup kemungkinan sangat berpotensi terjadi bencana alam kalau masyarakatnya banyak tidak peduli dengan alam sekitarnya.  Oleh sebab itu perlu adanya diskusi dan sosialisasi untuk menentukan sikap dan mengambil kebijakan berkaitan dengan penanggulangan bencana. Termasuk pemetaan potensi dan rencana aksi yang diperlukan.

Demikian disampaikan Camat Sabak Auh, melalui Sekcam, M.Sidik,S.Ag,M.Si dalam sambutannya di kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah Baik Alam Maupun Non Alam Tingkat Kecamatan, yang diadakan di Aula Gedung Kantor Camat Sabak Auh, Kamis 23/Nov/2023.

Menurut M.Sidik,S.Ag,M.Si, bencana yang sering terjadi di kabupaten Siak adalah kebakaran lahan perkebunan. Hal tersebut disebabkan, salah satunya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang pesat dengan tidak memperhatikan resapan air. Hal semacam ini perlu diberikan edukasi kepada masyarakat supaya memperhatikan dampak dari perambahan lahan tersebut, "terangnya.

Sekcam Sabak Auh menyampaikan bahwa pemerintah daerah selalu bersama masyarakat dalam mencegah bencana.

"Saya melihat kunci utama dalam mengurangi resiko adalah terletak pada aspek Pencegahan dan Mitigasi Bencana, ini yang selalu kami sampaikan berulang-ulang, pencegahan jangan sampai terlambat. Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam pasal 12 ayat (1) huruf ‘e’ menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, "ucapnya.

Sebagai narasumber di acara Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah Baik Alam Maupun Non Alam Tingkat Kecamatan, Kepala BPBD kabupaten Siak yang diwakili oleh bapak Basir, S.Pdi sebagai Ahli Muda Bencana BPBD kabupaten Siak menyampaikan bahwa, kegiatan sosialisasi bencana bukanlah hal yang baru karena semua komponen dilibatkan baik itu komponen Pemerintah maupun masyarakat.

"Semua komponen kita libatkan dalam sosailisasi bencana daerah karena ini merupakan tanggung jawab kita semua, dalam kegiatan sosailisasi ini juga kita belajar bagaimana fungsi kita masing-masing untuk menjaga alam atau lingkunan sekitar kita, "imbuhnya.

Basir, S.Pdi menjelaskan juga bahwa, implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana, yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara, jelasnya.

"Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:
Pertama, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah Desa/Kecamatan/kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian resiko bencana yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (Hazards) dan kerentanan (Vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (Capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, "tutup Basir.

Paparan yang sama di sampaikan juga oleh Danramil 06/PWK Sabak Auh melalui "Sertu Muhajirin juga memberikan penjelasan bahwa salah satu sinergi yang harus dioptimalkan secara terus menerus adalah sinergi antara TNI AD dengan Pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana alam baik di Pusat maupun di Daerah, "sebutnya.

"TNI AD sebagai kekuatan pertahanan darat di Indonesia mengemban misi tidak hanya menangkal, menindak dan menghancurkan musuh semata, melainkan juga mengemban misi sipil (civic mission), berupa membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya di Pasal 7, ayat 2, butir 12, yang berbunyi: "membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan "ujar Muhajirin.

Dalam kesempatan tersebut M.Rijal Affan,SE sebagai Kasi Trantib Kecamatan Sabak Auh mengungkapkan, kondisi saat ini masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak  terhadap potensi bencana alam. Selain itu, lanjut dia, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik bahaya, kurangnya informasi atau peringatan dini yang menyebabkan kurangnya persiapan ketika berhadapan dengan bencana.

Menurut M.Rijal Affan,SE, penanganan mitigasi bencana di berbagai daerah  masih belum efektif dalam pelaksanaannya sehingga banyak korban yang terkena dampak akibat bencana. Sehingga ia menegaskan bahwa dari sosialisasi penanggulangan bencana ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan meningkatkan kewaspadaan tentang bahaya bencana alam serta meminimalisir risiko korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan sumber daya alam dan menjadi pedoman bagi pemerintah setempat untuk membuat rencana pembangunan, terangnya.

Di penghujung waktu acara sosialisasi tersebut, Raden Panji Umaran peserta undangan dari organisasi Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI – POLRI ( KB-FKPPI ) Pengurus Rayon 0408/06 PWK Sabak Auh, memberikan usulan seputaran Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah Baik Alam Maupun Non Alam Tingkat Kecamatan untuk meminta pemerintah kabupaten Siak agar dapat mengalokasikan penyediaan Mobil Pemadam Kebaran (Damkar) khusus bertempat di kecamatan Sabak Auh, harap Panji.

"Selain penyediaan Mobil Pemadam Kebaran (Damkar), di kecamatan Sabak Auh masih kurang penyediaan tempat penampungan sampah/tong sampah di tempat-tempat pelayanan Publik dan sekolah-sekolah, "terang Panji.

Kami dari organisasi Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI – POLRI ( KB-FKPPI ) Pengurus Rayon 0408/06 PWK Sabak Auh dan nantinya menggandeng petugas TNI – POLRI, berencana membentuk kegiatan yang kami namai "Kampung Tangguh Bencana (KATANA)" dengan semboyan "Salam Kampung Tangguh, Siap Untuk Selamatkan Alam" merupakan kampung yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana.

KATANA inilah yang diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Siak khususnya di kecamatan Sabak Auh karena dengan masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan tinggi dapat membantu masyarakat dalam mengurangi resiko bencana di sekitar lingkungannya, "tutup Panji .*RISHKI