Minggu, 22 November 2026 Perhatian : Pengambilan berita kabarriau.net harus mencantumkan kabarriau, boleh krN, atau kami akan menuntut sesuai UU No.12 Thn 1997 tentang Hak Cipta
 
INSAN PERS PEKANBARU MINTA KAPOLDA RIAU JANGAN TEBANG PILIH! WARTAWAN DI LUAR WMPR JUGA BERHAK MENDAPAT PERLAKUAN SETARA
Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:14:52 WIB

Kabar Riau - Riau Provinsi
Insan Pers Pekanbaru Sentil Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat: Jangan Tebang Pilih Wartawan, Polda Riau Bukan Milik Kelompok Tertentu!
SHARE
   
 

Wartawan di Luar WMPR Merasa Dianaktirikan? Insan Pers Desak Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat Evaluasi Dugaan Pilih Kasih dalam Peliputan!

PEKANBARU

Sejumlah insan pers di Kota Pekanbaru menyuarakan harapan kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, agar membangun hubungan kemitraan yang terbuka, adil, dan profesional dengan seluruh wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

Aspirasi tersebut muncul menyusul adanya keluhan mengenai kesan perlakuan berbeda antara wartawan yang tergabung dalam kelompok Wartawan Mitra Polda Riau (WMPR) dan wartawan yang berada di luar kelompok tersebut.

Seorang wartawati di Pekanbaru, Kamis (29/10/2026), menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Irjen Pol Arman Achdiat dapat membawa perubahan positif dalam membangun komunikasi antara institusi kepolisian dan seluruh insan pers.

Menurutnya, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional semestinya mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses informasi publik maupun mengikuti kegiatan peliputan yang diselenggarakan Polda Riau.

"Kami selaku insan pers di Pekanbaru meminta kepada Bapak Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, agar tidak ada pilih kasih terhadap wartawan. Kami semua menjalankan tugas jurnalistik dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, "ungkapnya.

JANGAN ADA SEKAT ANTARA WARTAWAN WMPR DAN NON-WMPR

Wartawati tersebut menilai bahwa keberadaan kelompok atau komunitas wartawan merupakan hal yang wajar dalam dunia jurnalistik. Namun, keberadaan kelompok tertentu diharapkan tidak menjadi alasan untuk membatasi kesempatan wartawan lainnya dalam memperoleh informasi.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini terdapat kesan sebagian kegiatan dan akses informasi di lingkungan Polda Riau lebih banyak melibatkan wartawan yang tergabung dalam WMPR.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan kecemburuan maupun kesalahpahaman di kalangan insan pers.

"Kami mohon kepada Bapak Kapolda agar wartawan yang berada di luar WMPR juga dilibatkan. Jangan hanya rekan-rekan WMPR saja yang mendapatkan kesempatan. Kami juga ingin diperlakukan sama sebagai mitra Polri, "tegasnya.

Ia menekankan bahwa aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersoalkan keberadaan WMPR ataupun membenturkan sesama wartawan, melainkan untuk mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang lebih inklusif.

Menurutnya, persatuan insan pers justru harus diperkuat melalui komunikasi yang sehat, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap profesionalitas masing-masing wartawan.

PERS BUKAN SEKADAR ALAT PUBLIKASI RILIS KEPOLISIAN

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberadaan wartawan sebagai mitra kepolisian tidak semestinya dipandang hanya sebagai sarana menyebarluaskan kegiatan maupun rilis resmi institusi.

Pers memiliki fungsi yang lebih luas, yakni menyampaikan informasi, memberikan edukasi, melakukan kontrol sosial, serta mengawasi jalannya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, hubungan kemitraan antara Polri dan media harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing.

"Kami berharap wartawan tidak hanya dibutuhkan ketika ada rilis berita yang harus dinaikkan atau kegiatan kepolisian yang perlu dipublikasikan. Ketika ada kegiatan peliputan dan penyampaian informasi, kami juga berharap diberikan kesempatan yang sama, "tuturnya.

Ia menilai bahwa kemitraan yang sehat bukan berarti wartawan harus selalu menyampaikan pemberitaan positif mengenai institusi kepolisian.

Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan sesuai kaidah jurnalistik juga merupakan bagian penting dalam membangun institusi Polri yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

KETERBUKAAN INFORMASI MERUPAKAN HAK PUBLIK, BUKAN HAK EKSKLUSIF KELOMPOK TERTENTU

Dalam perspektif hukum, kebebasan pers telah mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, akses terhadap informasi publik semestinya dikelola secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan serta ketentuan keamanan dan prosedur peliputan yang berlaku.

Keanggotaan dalam suatu komunitas wartawan tidak semestinya dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh pelayanan informasi dari institusi publik.

Polda Riau sebagai institusi penegak hukum diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun hubungan yang terbuka dan profesional dengan media massa.

KAPOLDA RIAU DIHARAPKAN EVALUASI POLA KEMITRAAN MEDIA

Aspirasi para insan pers tersebut juga menjadi harapan agar Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dapat mengevaluasi pola komunikasi dan pelayanan informasi kepada wartawan di lingkungan Polda Riau.

Evaluasi dimaksud dapat mencakup mekanisme penyampaian undangan peliputan, distribusi siaran pers, konferensi pers, hingga akses konfirmasi kepada pejabat yang berwenang.

Melalui mekanisme yang jelas dan transparan, diharapkan tidak muncul anggapan bahwa pelayanan informasi hanya diperuntukkan bagi kelompok wartawan tertentu.

Selain itu, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Riau diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan berbagai organisasi pers, perusahaan media, dan wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kesenjangan komunikasi sekaligus memperluas penyebaran informasi kepolisian kepada masyarakat.

JANGAN SAMPAI KEMITRAAN PERS MENIMBULKAN KESAN DISKRIMINASI

Insan pers berharap agar tidak ada sekat yang berpotensi memecah hubungan antarsesama wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut wartawati tersebut, semua wartawan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan organisasi, komunitas, maupun perusahaan media bukanlah alasan untuk mengabaikan hak wartawan dalam menjalankan tugasnya.

"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta keadilan dan kesempatan yang sama. Jangan sampai ada kesan bahwa wartawan yang berada dalam kelompok tertentu lebih diutamakan, sementara wartawan lainnya seolah tidak dianggap, "ujarnya.

Ia juga berharap Kapolda Riau dapat mendengar langsung aspirasi insan pers yang selama ini merasa belum mendapatkan kesempatan yang setara dalam kegiatan peliputan.

Menurutnya, komunikasi dua arah antara pimpinan kepolisian dan wartawan merupakan salah satu langkah penting untuk membangun kepercayaan serta menghindari munculnya persepsi negatif terhadap institusi.

HARAPAN BESAR KEPADA KEPEMIMPINAN IRJEN POL ARMAN ACHDIAT

Di bawah kepemimpinan Irjen Pol Arman Achdiat, insan pers Pekanbaru berharap Polda Riau semakin mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.

Kemitraan yang adil antara kepolisian dan media diyakini dapat mendukung penyampaian informasi kamtibmas, meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan publik terhadap pelayanan kepolisian.

Aspirasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pers dan Polri memiliki peran berbeda, tetapi dapat saling mendukung dalam menjaga kepentingan masyarakat.

Pers membutuhkan keterbukaan informasi, sedangkan Polri membutuhkan saluran komunikasi publik yang kredibel. Keduanya harus berjalan dalam hubungan profesional, bukan berdasarkan kedekatan kelompok atau kepentingan tertentu.

Para insan pers berharap Kapolda Riau dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sehingga tidak ada lagi kesan pengelompokan atau pembedaan perlakuan dalam pelayanan informasi kepada wartawan.

Sebab, kemitraan yang sehat bukan diukur dari seberapa dekat wartawan dengan institusi, melainkan dari sejauh mana keterbukaan, kesetaraan, dan profesionalitas dijunjung tinggi.

Hingga berita ini disusun, aspirasi mengenai dugaan pembedaan akses peliputan tersebut masih merupakan keluhan yang disampaikan narasumber. Tanggapan resmi dari Polda Riau maupun pengurus WMPR belum diperoleh.

Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

(Tim Redaksi)

(21997) Dibaca

 
Komentar Anda :
 


 
Redaksi | Indeks Berita | RSS | Indeks Iklan Copyright © 2010-2023 by KabarRiau.net. All Rights Reserved