JAKARTA
Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyatakan dukungan penuh terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperluas kerja sama teknologi internet dengan negara-negara maju demi memperkuat kedaulatan digital, keamanan nasional, dan kepentingan rakyat Indonesia.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Menurutnya, Indonesia tidak boleh bergantung pada satu negara atau satu jalur infrastruktur internet. Pemerintah harus berani membuka peluang kerja sama strategis dengan Jepang, China, negara-negara Eropa, maupun negara maju lainnya yang memiliki kemampuan teknologi telekomunikasi.
"Saya sangat mendukung Presiden Prabowo Subianto menjalin kerja sama internet dengan negara mana pun, sepanjang saling menguntungkan, menghormati kedaulatan Indonesia, serta menjamin keamanan dan kenyamanan rakyat, "tegas Sutan Nasomal.
Ia juga menyoroti pentingnya Indonesia bersikap tegas apabila menghadapi ancaman atau intimidasi terkait akses jaringan internet internasional.
Menurutnya, apabila terdapat negara atau mitra asing yang terbukti menggunakan ketergantungan infrastruktur internet sebagai alat tekanan politik maupun ekonomi, pemerintah harus mengevaluasi hubungan kerja sama tersebut.
"Indonesia negara besar, memiliki pasar internet yang sangat kuat. Jangan sampai kebutuhan teknologi membuat bangsa ini mudah diancam, didikte, apalagi direndahkan oleh negara lain, "ujarnya.
Sutan Nasomal menilai keberadaan kabel internet bawah laut memang penting bagi konektivitas internasional. Namun, pemerintah perlu memperkuat jalur alternatif melalui diversifikasi jaringan, pengembangan teknologi satelit, serta kerja sama infrastruktur digital dengan berbagai mitra global.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan konektivitas akibat kerusakan kabel bawah laut, bencana, konflik geopolitik, maupun ancaman keamanan siber.
Ia secara khusus mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar membuka peluang investasi dan kemitraan teknologi secara lebih luas, tanpa mengabaikan kepentingan strategis nasional.
"Komdigi harus membuka pintu kerja sama dengan negara-negara yang mampu memberikan teknologi terbaik. Indonesia harus mandiri, berdaulat, dan tidak boleh menggantungkan masa depan internet nasional kepada satu pihak, "tegasnya.
Lebih jauh, Sutan Nasomal mengingatkan bahwa penguasaan teknologi digital bukan sekadar persoalan bisnis telekomunikasi, melainkan menyangkut ketahanan negara, stabilitas ekonomi, keamanan informasi, dan keberlangsungan pelayanan publik.
Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu menjadikan kemandirian infrastruktur internet sebagai salah satu prioritas strategis nasional.
"Internet sudah menjadi kebutuhan vital rakyat dan negara. Indonesia harus berdiri sejajar dengan bangsa lain, bukan menjadi negara yang mudah ditekan karena ketergantungan teknologi, "pungkasnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Sutan Nasomal mengenai arah kebijakan kerja sama digital Indonesia. Adapun dugaan ancaman pemutusan jaringan oleh negara tertentu masih memerlukan identifikasi dan verifikasi lebih lanjut.*krN/Rishki
Indonesia harus mandiri dan merdeka dalam jalur internet menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates Ketua Umum YPLBH Profesor Dr Sutan Nasomal SH MH Rektor UBNB Guru Besar STIA STIH STIK Pronass Ketua Umum YP. BRIGIP
