Minggu, 22 November 2026 Perhatian : Pengambilan berita kabarriau.net harus mencantumkan kabarriau, boleh krN, atau kami akan menuntut sesuai UU No.12 Thn 1997 tentang Hak Cipta
 
Ketua Panwas Pasir Limau Kapas Bungkam Soal Kericuhan Pilpeng! Publik Pertanyakan Transparansi dan Hasil Penanganan
Kamis, 05 November 2026 - 09:55:27 WIB

Kabar Riau - Rohil
Ada Apa dengan Panwas Pasir Limau Kapas? Konfirmasi Wartawan Belum Dijawab, Penanganan Dugaan Kericuhan Pilpeng Dipertanyakan!
<
SHARE
   
 

ROKAN HILIR

Penanganan dugaan kericuhan dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, kembali menjadi sorotan. Hingga Kamis (5/11/2026), belum adanya penjelasan resmi dari Ketua Panwas setempat memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan perkembangan penanganan persoalan tersebut.

Persoalan ini merupakan kelanjutan dari pemberitaan sebelumnya terkait dugaan kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpeng pada Selasa, 27 Oktober 2026, khususnya di TPS 002 dan TPS 008.

Awak media telah berupaya meminta penjelasan kepada Ketua Panwas Pasir Limau Kapas melalui pesan WhatsApp pribadi. Namun, hingga berita ini disusun, konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Sikap belum memberikan jawaban tersebut menjadi sorotan, mengingat masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan dugaan persoalan dalam proses demokrasi di tingkat kepenghuluan.

Sejumlah pertanyaan penting masih menunggu penjelasan. Apakah dugaan kericuhan telah diperiksa? Apakah Panwas telah mengambil langkah penyelesaian? Bagaimana perkembangan keberatan yang sebelumnya disampaikan pihak terkait?

Pertanyaan tersebut semestinya mendapatkan penjelasan secara proporsional agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Calon Penghulu Nomor Urut 2, Amrul Khoiri, telah menyampaikan surat keberatan Nomor 02/TP-AK/XI/2026 tertanggal 1 November 2026, yang antara lain meminta kejelasan terkait rekomendasi dan penanganan dugaan persoalan di TPS 002.

Surat keberatan tersebut semakin memperkuat pentingnya penjelasan dari pihak pengawas mengenai prosedur, perkembangan pemeriksaan, dan keputusan yang telah atau akan diambil sesuai kewenangannya.

Sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dalam proses pemilihan, Panwas diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Belum adanya tanggapan atas konfirmasi wartawan memang tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran ataupun ketidakprofesionalan. Namun, kondisi tersebut menyisakan ruang pertanyaan yang seharusnya dapat dijawab melalui komunikasi terbuka.

Keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dan mekanisme penyelesaian keberatan.

Menyikapi belum adanya penjelasan resmi, awak media meminta pihak pengawas yang berwenang di tingkat Kabupaten Rokan Hilir untuk meninjau perkembangan penanganan dugaan kericuhan tersebut.

Evaluasi dinilai perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi kelalaian prosedur, keterlambatan penanganan, atau ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku.

Permintaan tersebut bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk memastikan setiap keberatan mendapatkan penanganan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pers juga memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang sebagaimana prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kini perhatian tertuju pada langkah Ketua Panwas Pasir Limau Kapas dalam memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan kericuhan Pilpeng tersebut.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengawasan dijalankan dan sejauh mana keberatan yang diajukan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Panwas Pasir Limau Kapas belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang disampaikan awak media.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua Panwas maupun pihak terkait untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.**krN/Andri

(17673) Dibaca

 
Komentar Anda :
 


 
Redaksi | Indeks Berita | RSS | Indeks Iklan Copyright © 2010-2023 by KabarRiau.net. All Rights Reserved