Minggu, 22 November 2026 Perhatian : Pengambilan berita kabarriau.net harus mencantumkan kabarriau, boleh krN, atau kami akan menuntut sesuai UU No.12 Thn 1997 tentang Hak Cipta
 
Prof. Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Turun Tangan! 508 Ribu Anak di Jabar Disebut Tak Sekolah
Kamis, 19 November 2026 - 14:08:15 WIB

Kabar Riau - Nasional
Pendidikan Anak Terancam, Anggaran Gapura Dipersoalkan! Prof. Sutan Nasomal Minta Prabowo Evaluasi Pemprov Jabar
SHARE
   
 

JAKARTA

Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul informasi dan pengaduan masyarakat yang diterimanya mengenai sekitar 508.000 anak di Jawa Barat yang disebut tidak bersekolah. Angka tersebut masih memerlukan verifikasi melalui data resmi pemerintah.

Menurut Prof. Sutan Nasomal, persoalan pendidikan tidak boleh dianggap sepele, terlebih ketika kondisi perekonomian masyarakat sedang menghadapi berbagai tekanan.

Dalam keterangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis (19/11/2026), ia meminta pemerintah pusat segera menelusuri penyebab banyaknya anak yang tidak memperoleh akses pendidikan.

"Jangan biarkan anak-anak Indonesia kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan. Presiden harus mengetahui persoalan ini dan memerintahkan jajaran terkait untuk segera mencari penyelesaiannya, "tegasnya.

Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti prioritas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Ia mempertanyakan kebijakan pengeluaran untuk pembangunan gapura dan berbagai kegiatan dekoratif yang dinilainya perlu dievaluasi ketika masih terdapat anak-anak yang kesulitan bersekolah.

Menurutnya, anggaran publik seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap belanja daerah yang dianggap kurang mendesak serta memastikan anggaran pendidikan benar-benar menjangkau keluarga tidak mampu.

"Kalau anak tidak bisa sekolah karena tidak mampu membeli seragam, pemerintah harus hadir membantu. Jangan sampai anggaran digunakan untuk kegiatan yang kurang mendesak, sementara masa depan anak-anak terabaikan, "ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Prof. Sutan Nasomal meminta pemerintah menindaklanjuti setiap laporan mengenai dugaan pungutan yang memberatkan peserta didik di sekolah negeri.

Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan praktik pungutan yang melanggar ketentuan, aparat pengawas dan instansi pendidikan harus melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Prof. Sutan Nasomal juga mendorong Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian terkait bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap anak tidak sekolah, mengidentifikasi penyebabnya, dan menyiapkan program pengembalian anak ke bangku pendidikan.

Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan atau program seremonial, melainkan membutuhkan kebijakan konkret yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Lebih jauh, ia mengajak masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi sosial, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bergotong royong membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan.

"Negara Indonesia akan kuat dan hebat apabila anak-anaknya bisa terus bersekolah, memiliki ilmu pengetahuan, dan tumbuh menjadi generasi terbaik bangsa, "pungkas Prof. Sutan Nasomal.

Persoalan anak tidak sekolah di Jawa Barat menjadi perhatian yang memerlukan penanganan lintas sektor. Pemerintah diharapkan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarganya.*krN/Rishki

(8461) Dibaca

 
Komentar Anda :
 


 
Redaksi | Indeks Berita | RSS | Indeks Iklan Copyright © 2010-2023 by KabarRiau.net. All Rights Reserved