Winda Aulia Soroti Fintech Syariah: Solusi Keuangan Berkeadilan atau Sekadar Label Halal?
Oleh: Winda Aulia
Mahasiswa Semester III Program Studi Sistem Informasi, STMIK Tazkia
Mata Kuliah Fundamental Ekonomi Islam
EKONOMI DIGITAL
Pesatnya perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) telah mengubah wajah layanan keuangan di Indonesia. Transaksi digital, pembiayaan daring, hingga investasi kini semakin mudah diakses masyarakat. Di tengah transformasi tersebut, fintech syariah hadir menawarkan sistem keuangan berbasis teknologi yang mengedepankan prinsip Islam.
Namun, di balik kemudahan dan penggunaan label syariah, muncul pertanyaan kritis: apakah fintech syariah benar-benar menjadi solusi keuangan yang adil dan inklusif, atau justru sekadar menggunakan label halal sebagai daya tarik bisnis?
Persoalan tersebut menjadi sorotan Winda Aulia, mahasiswa Semester III Program Studi Sistem Informasi STMIK Tazkia, melalui kajian akademiknya dalam mata kuliah Fundamental Ekonomi Islam.
Dalam analisisnya, Winda menilai fintech syariah memiliki peluang besar memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, masyarakat yang belum terjangkau perbankan, serta kelompok yang membutuhkan layanan keuangan sesuai prinsip Islam.
Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses pembiayaan syariah, investasi, hingga layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara lebih praktis.
Meski demikian, kemajuan teknologi tidak boleh mengabaikan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.
Syariah Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Dilabelkan
Winda menyoroti bahwa penggunaan istilah syariah dalam layanan keuangan tidak otomatis menjamin seluruh praktik bisnisnya telah sesuai dengan ketentuan Islam.
Prinsip utama ekonomi Islam menekankan larangan riba, gharar atau ketidakjelasan transaksi, serta maisir atau praktik perjudian. Selain itu, setiap transaksi harus menjunjung tinggi amanah, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan.
Persoalan dapat muncul ketika biaya yang menyerupai bunga hanya diganti namanya menjadi margin atau biaya administrasi, sementara mekanisme transaksi tidak mencerminkan akad syariah yang sebenarnya.
Begitu pula dengan praktik penagihan yang memberatkan, biaya tersembunyi, serta lemahnya perlindungan data pengguna. Kondisi tersebut berpotensi mencederai nilai keadilan yang menjadi fondasi ekonomi Islam.
Karena itu, kepatuhan syariah harus dinilai berdasarkan substansi akad dan pelaksanaannya, bukan hanya simbol, nama produk, atau tampilan aplikasi.
Teknologi Harus Menjadi Penjaga Amanah
Dari perspektif Sistem Informasi, Winda menekankan pentingnya membangun layanan fintech yang mengintegrasikan prinsip syariah sejak tahap perancangan teknologi.
Sistem digital harus mampu menjamin transparansi akad, kejelasan biaya, keamanan data pribadi, serta pencatatan transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan audit digital, perlindungan keamanan siber, dan algoritma pembiayaan yang adil menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi keuangan.
Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah antara lain berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.
Pengawasan tersebut penting agar inovasi digital tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
Inklusi Keuangan Bukan Sekadar Mengejar Keuntungan
Lebih jauh, Winda memandang keberhasilan fintech syariah tidak cukup diukur dari jumlah pengguna, nilai transaksi, atau pertumbuhan bisnis.
Keberhasilan sesungguhnya harus tercermin dari kemampuan layanan tersebut meningkatkan kesejahteraan, memperkuat usaha mikro, melindungi konsumen, dan membuka akses keuangan yang berkeadilan.
Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, yakni tujuan hukum Islam untuk menghadirkan kemaslahatan, termasuk menjaga dan melindungi harta masyarakat.
Fintech syariah yang hanya mengutamakan pertumbuhan bisnis tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi pengguna justru berisiko mendorong perilaku konsumtif dan menimbulkan persoalan keuangan baru.
Masa Depan Fintech Syariah Ditentukan Integritas
Melalui kajian tersebut, Winda menyimpulkan bahwa fintech syariah bukan otomatis menjadi solusi, tetapi juga tidak serta-merta dapat dianggap sekadar label halal.
Keduanya bergantung pada sejauh mana penyedia layanan mampu menerapkan prinsip Islam secara konsisten, mulai dari akad, tata kelola, keamanan teknologi, hingga perlindungan konsumen.
Sinergi antara teknologi informasi dan ekonomi Islam menjadi kunci membangun sistem keuangan digital yang modern, terpercaya, dan berkeadilan.
Kajian Winda Aulia ini sekaligus menjadi pengingat bagi pelaku industri, regulator, akademisi, dan masyarakat bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral.
Sebab, fintech syariah sejatinya bukan sekadar menghadirkan aplikasi keuangan berlabel halal, melainkan mewujudkan sistem ekonomi digital yang transparan, amanah, inklusif, dan memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat.
Artikel Akademik: Winda Aulia
Mahasiswa Semester III Program Studi Sistem Informasi
STMIK Tazkia – Fundamental Ekonomi Islam
Penerbit: Redaksi/krN
Komentar Anda :