Palika - Rokan Hilir
Ketidakjelasan penanganan keberadaan Karaoke Family di wilayah hukum UPIKA Kecamatan Pasir Limau Kapas kini berkembang menjadi sorotan serius publik. Meski telah berulang kali menuai keluhan masyarakat, tempat hiburan yang berlokasi di Jalan Dharma, Kepenghuluan Panipahan tersebut hingga kini masih beroperasi tanpa tindakan tegas dari aparat setempat.
Situasi ini memicu pertanyaan mendasar, di mana fungsi pengawasan dan penegakan hukum aparat negara? Warga menilai pembiaran yang terjadi bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan telah mencederai rasa keadilan dan ketertiban masyarakat.
Masyarakat secara terbuka mendesak Kapolda Riau untuk turun langsung dan mengevaluasi kinerja aparat di tingkat bawah, termasuk Kapolres Rokan Hilir hingga jajaran Polsek di wilayah Pasir Limau Kapas. Publik menilai, jika benar dugaan pelanggaran ketertiban umum dan norma sosial ini dibiarkan, maka ada indikasi lemahnya komando dan pengawasan institusional.
“Kami sudah menyampaikan keluhan berulang kali, tapi tidak ada hasil. Kalau aparat setempat tidak mampu atau tidak berani bertindak, Kapolda Riau harus turun tangan, ”tegas salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Warga juga mempertanyakan apakah aparat telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin operasional, kepatuhan aturan, serta dampak sosial dari Karaoke Family. Hingga saat ini, tidak ada transparansi kepada publik terkait hasil pengawasan maupun langkah penindakan yang telah dilakukan.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya di wilayah pesisir Rokan Hilir. Pembiaran terhadap satu persoalan yang jelas-jelas meresahkan masyarakat dinilai menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan wibawa negara.
Masyarakat menegaskan, penutupan permanen Karaoke Family adalah langkah paling logis dan preventif untuk mengakhiri keresahan sosial yang telah berlangsung lama. Selain itu, publik meminta Kapolda Riau memerintahkan audit internal terhadap kinerja aparat wilayah guna memastikan tidak adanya pembiaran, kelalaian, atau dugaan keberpihakan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun unsur UPIKA terkait status hukum Karaoke Family. Sikap diam tersebut justru memperkuat tuntutan masyarakat agar Kapolda Riau segera mengambil alih penanganan perkara ini demi menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik di Bumi Lancang Kuning.*krN/Rishki
