PEKANBARU
Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang kembali terjadi di Provinsi Riau memicu keresahan di kalangan petani. Di tengah meningkatnya biaya produksi dan kebutuhan hidup yang terus naik, turunnya harga TBS dinilai semakin menekan perekonomian ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit.
Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua DPW FPN RI Provinsi Riau, Syafri Teguh. Ia menilai penurunan harga yang terjadi secara signifikan dalam waktu relatif singkat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas persaingan usaha.
Menurutnya, negara tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab anjloknya harga TBS di tingkat petani. Ia meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan penelusuran menyeluruh terhadap rantai tata niaga sawit guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat kecil.
"Yang jatuh hari ini bukan hanya harga sawit, tetapi juga harapan ribuan keluarga petani. Ketika harga TBS terus melemah, yang paling merasakan dampaknya adalah petani kecil di kampung-kampung. Mereka yang bekerja dari pagi hingga petang justru menjadi pihak yang paling rentan menanggung kerugian, "ujar Syafri Teguh, Sabtu (30/5/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada petani. Menurutnya, apabila terdapat indikasi praktik tata niaga yang tidak sehat, spekulasi harga, atau bentuk penyimpangan lain yang menyebabkan petani dirugikan, maka hal tersebut harus diusut secara terbuka dan transparan oleh lembaga yang berwenang.
"Negara jangan kalah dari dugaan mafia tata niaga sawit. Jika ada pihak-pihak yang diduga memainkan mekanisme perdagangan sehingga harga di tingkat petani terus tertekan, maka itu harus dibongkar. Jangan sampai petani menjadi korban berulang dari sistem yang tidak berpihak kepada mereka, "tegasnya.
Syafri juga meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi dan perdagangan sawit. Menurutnya, transparansi tata niaga menjadi kunci untuk memastikan harga yang diterima petani mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti fakta bahwa petani sering kali menjadi pihak pertama yang merasakan dampak ketika harga turun. Namun saat harga komoditas melonjak dan keuntungan meningkat, petani belum tentu menikmati manfaat yang sebanding.
"Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang perlu dibenahi. Jangan sampai keuntungan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara petani yang menjadi fondasi industri sawit justru terus berada pada posisi yang lemah, "katanya.
FPN RI Riau juga mengingatkan bahwa sektor sawit merupakan salah satu penopang utama ekonomi daerah dan nasional. Jutaan masyarakat menggantungkan hidup dari komoditas tersebut, mulai dari petani, buruh, pelaku usaha kecil hingga sektor pendukung lainnya.
Karena itu, Syafri menilai menjaga stabilitas harga TBS bukan hanya soal kepentingan ekonomi, melainkan juga menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Ia meminta negara hadir secara nyata untuk memastikan tata kelola industri sawit berjalan secara adil, transparan, dan tidak membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan petani.
"Petani sawit tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya menuntut keadilan atas hasil kerja keras yang mereka lakukan setiap hari. Negara harus berdiri di barisan rakyat dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan petani, "pungkasnya.
Di tengah ketidakpastian harga yang terus menghantui sektor perkebunan, para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga kestabilan harga TBS serta memperkuat pengawasan terhadap tata niaga sawit. Bagi mereka, harga yang adil bukan sekadar angka, melainkan penentu keberlangsungan hidup keluarga dan masa depan ekonomi pedesaan.*krN/Rishki
