ACEH SINGKIL - ACEH
Ketua Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Singkil, Kasprijani, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil setelah dokumen anggaran tersebut disahkan.
Menurut Kasprijani, sesuai mekanisme yang berlaku, APBK yang telah disahkan harus disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan koreksi. Setelah dinyatakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dokumen tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk disempurnakan bersama DPRK Aceh Singkil sebelum memasuki tahap pelaksanaan program dan kegiatan.
"Setelah APBK disahkan, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh gubernur. Jika sudah sesuai dengan regulasi, maka akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dirumuskan kembali bersama DPRK sebelum memasuki tahap pelaksanaan kegiatan, "ujar Kasprijani.
Sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pengawasan dan pencegahan korupsi, LIRA menyatakan siap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah.
Kasprijani berharap Bupati Aceh Singkil dapat mengambil langkah strategis dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBK.
Menurutnya, penyamaan persepsi sangat diperlukan agar seluruh perangkat daerah memahami tugas, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan program pembangunan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami berharap Bupati sebagai kapten kapal memanggil seluruh jajarannya, mulai dari kepala dinas hingga pelaksana teknis, untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program-program yang telah tertuang dalam APBK. Hal ini penting agar seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum, "tegasnya.
Ia menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi sarana untuk memberikan arahan yang jelas terkait tata kelola anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan yang dapat merugikan daerah.
Kasprijani menilai APBK bukan sekadar dokumen perencanaan anggaran, melainkan instrumen penting yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil. Karena itu, seluruh pihak diharapkan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
"Anggaran ini merupakan pondasi ekonomi masyarakat Aceh Singkil. Oleh sebab itu dibutuhkan integritas, profesionalisme, dan pengawasan yang kuat agar seluruh program dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah, "pungkasnya.**krN/Syahdan
