Antisipasi Karhutla Meluas, Kodam XIX/Tuanku Tambusai dan BNPB Perkuat Respons Terpadu di Riau
PEKANBARU
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara terpusat melalui video conference bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (15/9/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, sejak pukul 09.00 WIB tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons perkembangan Karhutla serta memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan cepat dan terpadu.
Turut hadir Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., Kepala BPBD Provinsi Riau M. Edy Afrizal, S.E., M.H., serta unsur Forkopimda dan instansi terkait.
Dalam rakor tersebut, sejumlah aspek penanganan Karhutla menjadi pembahasan, mulai dari perkembangan titik kebakaran, langkah pencegahan dan pemadaman, kesiapan personel hingga dukungan sarana dan prasarana.
Koordinasi lintas instansi juga menjadi perhatian untuk mempercepat respons apabila ditemukan kebakaran maupun titik asap baru di wilayah rawan.
Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Polri, pemerintah daerah, BPBD dan unsur terkait terus memperkuat pemantauan serta penanganan Karhutla. Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah meluasnya kebakaran sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan dan aktivitas perekonomian.
Kondisi sejumlah wilayah Riau yang didominasi lahan gambut turut menuntut kesiapsiagaan lebih tinggi. Deteksi dini, pemantauan daerah rawan serta kecepatan pengerahan personel dan peralatan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kebakaran berkembang semakin luas.
Rakor sekaligus menegaskan bahwa penanggulangan Karhutla tidak dapat dilakukan secara sektoral. Sinergi pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD dan seluruh unsur di lapangan menjadi kunci agar pencegahan hingga pemadaman dapat dilakukan secara efektif.
Pertemuan berlangsung tertib dan lancar dengan penekanan pada penguatan respons cepat, koordinasi lintas instansi dan kerja terpadu dari tingkat pusat hingga personel yang berada langsung di lapangan.**krN/Zarmi Ajis
(A-R)
