ROKAN HILIR, PANIPAHAN
Masyarakat nelayan tradisional di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mengeluhkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional mereka untuk melaut.
Keluhan tersebut muncul karena solar menjadi salah satu kebutuhan utama bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Ketika ketersediaan BBM terbatas, nelayan mengaku aktivitas melaut ikut terdampak dan pada akhirnya berpotensi memengaruhi pendapatan keluarga yang bergantung pada hasil laut.
Sejumlah nelayan berharap Pertamina bersama pihak terkait dapat mengevaluasi kembali alokasi BBM bersubsidi untuk wilayah pesisir Kecamatan Pasir Limau Kapas, khususnya kebutuhan masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada aktivitas penangkapan ikan.
“Kami berharap kepada pihak Pertamina agar kuota BBM bersubsidi, khususnya solar untuk nelayan, dapat ditambah. Saat ini minyak yang tersedia belum mencukupi kebutuhan kami untuk melaut. Kami meminta agar persoalan ini menjadi perhatian, ”ungkap salah seorang nelayan Palika.
Menurut masyarakat, persoalan ketersediaan solar perlu mendapatkan perhatian serius mengingat karakteristik wilayah Palika yang memiliki masyarakat pesisir dengan aktivitas ekonomi yang erat kaitannya dengan sektor perikanan.
Nelayan menilai evaluasi alokasi BBM perlu mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk jumlah nelayan aktif, armada yang beroperasi, frekuensi melaut serta kebutuhan bahan bakar yang wajar untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan.
“Kami hanya berharap kebutuhan BBM untuk melaut dapat tercukupi. Kami memohon kepada pihak Pertamina agar aspirasi dan keluhan masyarakat nelayan Palika ini diperhatikan serta diberikan solusi, ”lanjut masyarakat.
Para nelayan juga berharap distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran sehingga solar yang dialokasikan untuk menunjang sektor perikanan benar-benar dapat diakses oleh masyarakat nelayan yang berhak dan membutuhkan.
Karena itu, Pertamina dan instansi terkait diharapkan dapat melakukan pengecekan serta evaluasi terhadap kebutuhan dan pola distribusi BBM bersubsidi di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Apabila berdasarkan verifikasi ditemukan bahwa kebutuhan riil nelayan lebih besar dibandingkan alokasi yang tersedia, masyarakat berharap penambahan kuota dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi nelayan Palika, kepastian memperoleh bahan bakar bukan sekadar persoalan operasional kapal. Ketersediaan solar berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas melaut, hasil tangkapan, hingga perputaran ekonomi keluarga dan masyarakat pesisir.
Hingga berita ini disusun, keluhan masyarakat tersebut masih merupakan keterangan dari pihak nelayan. Konfirmasi dan data resmi dari Pertamina maupun pihak pengelola SPBU Kompak terkait besaran kuota, realisasi penyaluran serta kondisi stok solar bersubsidi di wilayah Palika masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai persoalan tersebut.**krN/Andri
