JAKARTA
Sutan Nasomal mengajak seluruh tokoh masyarakat dan berbagai elemen bangsa mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Pengawasan publik dinilainya penting agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari praktik korupsi.
Seruan tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media melalui sambungan telepon dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Dalam keterangannya, Sutan menyoroti besarnya alokasi belanja negara yang mencapai sekitar Rp4.106 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan rakyat, terutama pelayanan dasar, peluang usaha, dan lapangan pekerjaan.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan anggaran perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk keluarga berpenghasilan rendah dan anak muda yang sedang mencari pekerjaan.
“Jangan hanya segelintir atau sekelompok oknum saja yang menikmati APBN, ”tegasnya.
Sutan mengingatkan bahwa penyalahgunaan anggaran dapat mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta pengawasan dilakukan secara berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kepedulian warga terhadap pengelolaan uang negara. Ia mengajak masyarakat aktif menyampaikan kritik, mempertanyakan program yang tidak jelas manfaatnya, serta melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran yang tersedia.
Ia juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai biaya hidup dan beban perpajakan. Dalam pandangannya, kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi warga, terutama kelompok yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sutan meminta aparat penegak hukum menangani perkara korupsi secara tegas dan menuntaskan pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah. Ia turut menyerukan pemulihan kerugian negara agar uang yang disalahgunakan dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Baginya, pengawasan anggaran merupakan tanggung jawab bersama. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap besarnya anggaran negara diikuti peningkatan kesejahteraan yang nyata, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.*krN/Rishki
